Rapat Evaluasi Penyempurnaan APM
Siak Sri Indrapura - pa - siak.go.id.
Bertempat di ruang sidang Utama Abu Bakar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura diadakan Rapat Penyempurnaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Rapat tersebut sendiri merupakan tindaklanjut penyempurnaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang diminta langsung oleh Assesor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam rangka untuk lebih menyempurnakan lagi Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura saat ini.
Dalam Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dr. Yengkie Hirawan S.A.g.,M.A.g yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Selain itu Hadir pula dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh Lc.,M.s.i. Panitera Fahriarrozi S.A.g dan Sekretaris Randi Susatrio S.E. beserta jajaran Pejabat hakim dan Pejabat kepaniteraan serta pegawai dan staff Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .Rapat tersebut mereview kembali penilaian oleh assesor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan penyempurnaan Akreditasi Penjaminan Mutu Sehingga nantinya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura semakin lebih baik dan terutama meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.