HALAL BI HALAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
Siak Sri Indrapura | pa-siak.go.id
Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 08:30 WIB bertempat di Lapangan Tengku Mahratu – Siak Sri Indrapura, diadakan acara Halal Bi Halal Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Masyarakat Kabupaten Siak termasuk diundang pula unsur Forkompinda Kabupaten Siak.
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memenuhi undangan Bupati Siak tersebut yang dihadiri oleh Ketua - Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si., kemudian turut mendampingi Hakim - Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., Kasubbag – Hendra Masputra, S.Kom,.M.H. dan Pegawai – Fathur Rahman Hakim, S.H.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si. Usai kata sambutan dari Bupati maka semua yang hadir mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz H. Zulhendri Rais, Lc., M.A.
Acara diakhiri dengan pengucapan deklarasi anti kerusuhan dan bersalam-salaman Bupati dan Forkompinda Kabupaten Siak dengan seluruh hadirin yang hadir.
Mudah-mudahan kita mampu mensinergikan Hablun minallah dan Hablum minann-Nas (hubungan baik dengan Allah dan sesama) dalam tradisi Halal bi Halal itu. Maka hanya Kepada Allah kita memohon ampunan-Nya dan kepada sesama saudara Muslim kita saling memaafkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang takwa dan shaleh. Aamiin.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.