Upacara Gabungan Memperingati HUT-RI Ke-74
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Siak Sri Indrapura | www.pa-siak.go.id
Pada Sabtu pagi, 17 Agustus 2019 , Ketua dan Wakil Ketua, jajaran Hakim serta para pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengadakan upacara dalam rangka memperingati HUT-RI ke-74 di Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk pertama kali. 
Sejak awal mula berdirinya Pengadilan Agama ini, Upacara menyambut HUT RI ini merupakan upacara gabungan yang pertama kali dengan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dilaksanakan. Upacara dimulai dan dilaksanakan pada Pukul 07:30 Wib, Berlaku sebagai inspektur upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Bambang Trikoro S.H M.Hum. Beliau menyampaikan amanat dan pesan dari Gubernur Riau. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam satya lencana 4 pegawai Pengadilan Negeri Siak.
Jalannya upcara berlangsung khidmat. Peserta upcara mengikuti seluruh sesi upacara hingga berakhir. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama antar kedua lembaga peradilan tersebut.
Acara HUT RI tersebut diakhiri dengan acara makan bersama di dalam gedung Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura, perbincangan hangat terjadi antara Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Para pimpinan Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan para hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
Diharapkan dengan upacara gabungan di Pengadilan Negeri Siak yang diadakan untuk pertama kali semenjak Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdiri ini dapat menjalin Sinergitas diantara badan peradilan untuk bahu – membahu menuju badan peradilan yang agung khususnya di Siak Sri Indrapura.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.