Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Berhasil Meraih Sertifikat APM dengan Predikat Excellent dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
Bali - pa-siak.go.id.
Bali (31/120), Bertempat di Bali Dinasty Resort telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura turut hadir dalam rapat koordinasi Dirjen Badilag tahun 2020 tersebut, Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh Lc, M.s.i. didampingi oleh Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Fahryarrozi S.A.g.
Rapat Koordinasi yang berlangsung selama 2 hari tersebut juga dihadiri oleh jajaran sekretaris dari 29 satuan kerja dan 90 perwakilan satuan kerja penerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Akreditasi Penjamin Mutu (APM). Dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur. Setelah Kata sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Rapat koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Gugatan Mandiri dan Validasi Akta Cerai oleh Dirjen Badilag. Kemudian Rapat Koordinasi tersebut juga berlangsung sesi Teleconference dengan Family Court Australia.Rapat diakhiri dengan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meraih predikat A Excellent. Nantinya akan diadakan penilaian setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2023, dengan auditSurveillance langsung oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama . Diharapkan dengan raihan sertifikat APM dengan predikat A Excellent tersebut semakin meningkatkan etos kerja warga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di masa yang akan datang.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.