Header UtamaWBK

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Kehadiran Website ini sebagai salah satu wujud komitmen kami dalam rangka menunjang keterbukaan informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak. Semoga pemanfaatan teknologi ini memberikan kemudahan dalam memperoleh akses informasi secara efektif dan efisien.
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Selamat Datang

Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Selamat Datang

PA Siak Sri Indrapura Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

"Alhamdulillah bini'matihi tatimmushaalihat..." Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berhasil meraih predikat WBK dari Kemenpan RB di Tahun 2020.
PA Siak Sri Indrapura Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

LAYANAN ONLINE

Layanan Online ini merupakan peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang merupakan komitmen yang ditekatkan dalam mewujudkan pelaksanaan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi serta penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani dengan sepenuh hati.
LAYANAN ONLINE

APLIKASI E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara Secara Online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukkan dengan saluran elektronik.
APLIKASI E-COURT

PROSEDUR MEDIASI PERADILAN AGAMA (PERMA No. I Tahun 2016)

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
PROSEDUR MEDIASI PERADILAN AGAMA (PERMA No. I Tahun 2016)

 JADWAL SIDANG

icon galeriPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

 

 

 

 SIPP PERKARA

profile Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

 

 

 

PROSEDUR BERPEKARA

pengadilan

Prosedur mengajukan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabuparen Siak Sri Indrapura 

 

 

 

BIAYA PERKARA

jdih

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 

 

 

                                       

 DIREKTORI PUTUSAN

buku

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

 

 

 

 

 

 

 

area1area2area3area4area5area2area7inovasi wbbm

kapal layar  sparing  kawal perkara

banner e berseniPASiak playstore

 

maklumatPelayanan1

triwulan iv 2023 IPK IKM PA Siak

GALERI VIDEO
BANNER UCAPAN/DUKA CITA

Perencanaan kesiapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

 

 

 

WhatsApp Image 2020 03 10 at 08.46.00

 

 

Bertempat di ruang sidang Utama Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah berlangsung Rapat Perencanaan kesiapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Rapat dipimpin dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh L.c.,M.s.i. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. Yengkie Hirawan S.Ag..,M.A.g serta bertindak sebagai moderator Hendra Masputra S.Kom.,M.H.

Rapat juga dihadiri oleh segenap warga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mulai dari para Pejabat Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Lingkungan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Rapat dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh Lc.,M.s.i. Dalam kata sambutannya beliau mengatakan bahwa Pengadilan Siak Sri Indrapura akan menghadapi sertifikat Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diharapkan seluruh PCI dan staff serta seluruh warga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berperan aktif. Selanjutnya Dr. Yengkie Hirawan S.A.g.,M.A,g. Beliau mengatakan bahwa secara garis besar satuan kerja Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja diusulkan dalam memperoleh sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang kemudian akan dilanjutkan dengan sertifikasi WBBM. Adapun satker yang juga diusulkan dalam memperoleh sertifikasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) antara lain Pengadilan Agama Kerinci, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Selat Panjang.

Menurut Dr. Yengkie Hirawan S.A.g.,M.A.g nantinya akan ada penilaian Internal Zona Integritas (ZI) dari Badan Pengawas (BAWAS). Didalam Zona Integritas (ZI) beliau menyampaikan ada 2 Komponen penting yaitu 6 Area Pengungkit dan Komponen Hasil. Sehingga segala sesuatu terkait kelengkapan dokumen dengan 6 Area Pengungkit harus sesegera mungkin dipenuhi dimana nantinya 6 Area Pengungkit tersebut mempunyai bobot penilaian 60 persen dan 40 persen untuk Komponen Hasil.

 

WhatsApp Image 2020 03 10 at 08.45.59

Rapat kemudian dillanjutkan dengan penunjukan Surat Keputusan (SK) Zona Integritas menuju wilayah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Nantinya para Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk didalam SK tersebut akan bertanggung jawab dalam melengkapi dokumen – dokumen terkait Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengatakan lebih lanjut bahwa kita harus merencanakan dengan baik program kerja terkait Zona Integritas dan Wilayah bebas dari Korupsi tersebut. Rapat dilanjutkan kemudian dengan agenda Time Schedule Rapat Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang akan segera mungkin dilaksanakan.

Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh L.c.,M.S.i mengatakan yang elemen paling penting dari Zona Integritas tersebut adalah Inovasi atau perubahan yang riil terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Diharapkan dengan rapat ini akan menambah Koordinasi,komitmen dan semangat warga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menyambut sertifikasi Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

 

Lokasi Kantor