Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Pada Rabu 01/04/2020 bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berlangsung acara pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Muadin, A.Md. Pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian Acara dilanjutkan dengan Acara Pelantikan dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh.L.c.,M.S,i. Acara kemudian dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah yang dibimbing langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H. Faisal Saleh L.c.,M.S.i beserta Rohaniawan dan saksi – saksi disertai dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani langsung oleh Muhammad Muadin A.Md yang diikuti oleh saksi –saksi yaitu bertindak sebagai saksi I Ramai Yulis, S.E.I selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Hendra Masputra S.Kom.,M.H. sebagai Kassubag Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Kemudian dilanjutkan penandatangan oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
Kemudian Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas PNS yang telah dilantik, dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Acara Kemudian dilanjutkan dengan Kata Sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang mengucapkan Selamat atas dilantiknya PNS tersebut selain itu beliau bercerita sedikit tentang pengalaman dan kesan selama berkiprah sebagai Cakim hingga menjadi Hakim di Pengadilan Agama. Semoga dengan dilantiknya PNS tersebut dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang beraku dan tentu saja amanah. 
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.