Rapat Evaluasi Bulanan dan Tindak lanjut Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Siak Sri Indrapura - pa-siak.go.id
Bertempat di Ruang Sidang Utama Abu Bakar Telah berlangsung Rapat Evaluasi Bulanan dan Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Rapat yang dimulai pada pukul 09:00 WIB tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Pimpinan, Ketua Dr. Faisal Saleh, Lc.,M.S.i. Wakil Ketua Dr. Yengkie Hirawan S.Ag.,M.Ag, Panitera Fahriarrozi S.Ag. serta Sekretaris Randi Susatrio S.E, dan seluruh jajaran Hakim serta Pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura . Rapat dimulai dengan penjelasan dan pemaparan oleh Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. H.Faisal Saleh Lc.,M.S.i terkait Evaluasi Bulanan Kinerja bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dr. Yengkie Hirawan S.Ag.,M.Ag. Adapun poin – poin penting terkait Zona Integritas yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sekaligus Ketua Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah mengenai pengecekan dan ketepatan maupun akurasi dokumen Pembangunan ZI PA Siak Sri Indrapura dengan standard yang telah ditetapkan dalam KMA No 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Beliau juga berpesan kepada PIC dan staffnya untuk mengecek kekokohan dokumen Pembangunan ZI PA Siak Sri Indrapura, terutama mengenai Monitoring dan Evaluasi di masing-masing area Pembangnan ZI tersebut. Semoga dengan arahan dari Ketua Dr.H.Faisal Saleh Lc.,M.S.i. dan Wakil Ketua Dr. Yengkie Hirawan S.Ag.,M.Ag. PA Siak Sri Indrapura semakin maju dan berhasil dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di masa yang akan datang.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.