Atasan PPID

 

• Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya.
• Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
• Menganggarkan pembiayaan layanan lnformasi.
• Menyediakan sarana dan prasarana layanan infc.rmasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/ satuan kerjanya serta situs resmi.
• Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
• Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.
• Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
• Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/ satuan kerjanya.
• Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/ satuan kerjanya.
• Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyeesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya.
• Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar oleh Dewan Pertimbangan.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:

1. pengumuman informasi;
2. pengelolaan permohonan Informasi;
3. pengelolaan keberatan atas Informasi;
4. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
5. penetapan dan pemutakhiran DIP;
6. pengujian tentang konsekuensi;
7. pendokumentasian Informasi Publik; dan
8. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12 mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung.